Pilkada Serentak KBB Tunggu Fatwa MA Pencoblosan pada 24 Februari 2013

Pilkada Serentak KBB Tunggu Fatwa MA Pencoblosan pada 24 Februari 2013Penandatanganan kesepakatan bersama pemilukada gabungan dilaksanakan di ruang Sanggabuana, Gedung Sate, Kota Bandung, kemarin. Penandatanganan dilakukan antara Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dengan bupati, wali kota, atau yang mewakili (sekda). Hanya Bupati Sumedang Don Murdono yang hadir dan menandatangani langsung kesepakatan tersebut. Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat mengatakan, hanya KBB yang belum memastikan ikut pemilukada gabungan.

Padahal, pemilihan tersebut sudah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 57/2009 tentang Perubahan atas Permendagri No 44/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.Aturan ini menyatakan pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dalam satu daerah yang sama diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama.

”Wali Kota Cirebon dan Sukabumi memang belum menandatangani, tapi mereka sudah 100% memastikan akan ikut dalam pemilukada gabungan. Untuk KBB,selain belum tanda tangan, juga belum memberi kepastian,”kataYayat. Bahkan, sikap KBB cenderung mengarah ke penolakan pemilukada gabungan. KBB menyerahkan persoalan ini ke MA lantaran keukeuh ingin menggelar pemilukada sendiri. Meski Pemprov Jabar tidak mempersoalkan sikap KBB, tetapi dana hibah dari Pemprov sebesar Rp19 miliar untuk membantu penyelenggaraan Pemilukada KBB akan sia-sia.

”Pemprov sudah mengalokasikan dana Rp49 miliar untuk membantu empat daerah.Kalau KBB ngotot,silakan tanggung sendiri biayanya,”ucapnya. Sementara besaran dana bantuan untuk Pemilukada Kabupaten Sumedang sebesar Rp21 miliar, Kota Sukabumi Rp5,151 miliar, dan Kota Cirebon Rp4,486 miliar. Sekretaris Daerah KBB Maman S Sunjaya menyatakan, kehadirannya hanya sekadar memenuhi undangan sekaligus menyampaikan surat dari DPRD KBB untuk Pemprov Jabar.

” Surat ini terkait fatwa dari MA yang belum turun,di mana beberapa waktu lalu DPRD mengajukan permohonan fatwa MA terkait pemilukada gabungan,” ujarnya. Menurut dia, Pemkab Bandung Barat sudah menyiapkan dana cadangan jika pihaknya harus menggelar pemilukada sendiri. Besarannya Rp20 miliar, namun kebutuhan keseluruhan belum jelas karena masih menunggu pengajuan dari KPUD KBB.

”Jika kurang bisa ditambah dalam APBD perubahan,” ucapnya. Menyikapi ini,Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengungkapkan, sesuai UU No 15/2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka sebagai unsur pemerintah daerah berkewajiban memberikan bantuan dan fasilitas sesuai ketentuan perundang-undangan termasuk pembiayaan. ”Total anggaran untuk satu putaran Pilgub Jabar 2013 sebesar Rp759 miliar.Itu termasuk bantuan untuk pemilukada gabungan dengan total nilai bantuan sebesar Rp49 _miliar,”ujar nya.  (atep abdillah kurniawan)

Ket.Gambar: Bupati Sumedang Don Murdono (kiri) disaksikan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menandatangani kesepakatan bersama pemilukada gabungan di DPRD Jabar, kemarin.




Sebarkan Artikel Ini

Leave a Reply

© 2014 BeritaKaget.com. All rights reserved. Site Admin · Entries RSS · Comments RSS
IBN Network. All right reserved. Users