Penanganan Perumahan-Pemukiman DKI Jakarta

Penanganan Perumahan-Pemukiman DKI JakartaProyeksi kebutuhan perumahan di DKI Jakarta sebesar 70 ribu unit per tahun, dengan proporsi 60 persen (42 ribuunit per tahun) untuk perumahan horizontal/landed houses dan 40 persen (28 ribu unit per tahun) untuk perumahan vertikal/rumah susun.

Pembangunan perumahan horizontal/landed houses baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah maupun berpenghasilan tinggi, telah dipenuhi oleh para pengembang perumahan, yang banyak membangun di daerah penyangga sekitar DKI Jakarta. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dan mahalnya harga tanah di DKI Jakarta.

Pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke atas sudah dipenuhi oleh para pengembang perumahan, sedangkan pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih jauh dari kebutuhannya. Oleh karena itu, Pemerintah baik Pusat maupun Daerah turut serta melaksanakan pembangunan rumah susun sederhana.

Strategi Pembangunan Perumahan di DKI Jakarta

Strategi pembangunan perumahan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Rumah Horizontal/Landed Houses (proporsi 60 persen atau 42 ribu unit per tahun) melalui mekanisme pasar, swasta, dan masyarakat.
2. Pembangunan Rumah Susun (proporsi 40 persen atau 28 ribu unit per tahun):
• Pengadaan Rusun mewah (Apartemen/Condominium) bagi masyarakat berpenghasilan tinggi (proporsi 20 persen atau 5.600 unit per tahun), sudah dipenuhi oleh para pengembang/badan usaha;
• Pengadaan Rusun menengah bagi masyarakat berpenghasilan menengah (proporsi 40 persen atau 11.200 unit per tahun), sebagian sudah dipenuhi oleh para pengembang/badan usaha;
• Pengadaan Rusun sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah (proporsi 40 persen atau 11.200 unit per tahun), menjadi target Pemerintah sebanyak 3.360 unit per tahun dan developer/BUMD/BUMN sebanyak 7.840 unit per tahun.

Rumah Susun Milik dan Sewa

Program Pembangunan Rumah Susun Sederhana di DKI Jakarta

Seiring dengan perkembangan kota Jakarta di mana keterbatasan lahan dan mahalnya harga tanah untuk pembangunan perumahan di DKI Jakarta, mau tidak mau salah satu alternatif solusi pembangunan perumahan di DKI Jakarta  diarahkan kepada pembangunan vertikal atau lebih dikenal dengan pembangunan rumah susun.

Sejak 1994, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan Dinas Perumahan melaksanakan pembangunan perumahan dalam bentuk rumah susun sederhana bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah melalui kegiatan pembangunan rumah susun sederhana sewa beli/milik.

Namun, dengan banyaknya permasalahan yang timbul dalam pengelolaan dan penghunian rusun sewa beli, sehingga mulai 2001 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk sementara waktu hanya membangun Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa).

Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah telah banyak membangun rumah susun sederhana  milik maupun rumah susun sewa, ada yang berhasil, dan ada pula yang memerlukan perbaikan dalam pendekatan dan pengembangannya.

Pemprov DKI Jakarta perlu mengadakan evaluasi menyeluruh atas semua rumah susun yang telah dibangun agar perbaikan fisik, ekonomi, dan sosial budaya berlangsung dengan sebaik-baiknya. Sangat perlu diusahakan agar para penghuni rumah susun tidak mendapat kesulitan dalam kelangsungan penghidupannya Peranan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Rumah Susun Sesuai dengan penjelasan Undang-undang No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun, Pemerintah juga dapat membangun rumah susun untuk keperluan Pemerintah sendiri (kebutuhan khusus).

Hal ini sejalan dengan arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah urusan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2008-2012 yaitu Meningkatkan Ketersediaan Rumah Susun untuk memenuhi kebutuhan penduduk berpenghasilan rendah.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Tujuannya adalah dalam rangka penataan lingkungan permukiman kumuh dan efisiensi lahan yang terbatas dan mahal harganya, serta adanya tuntutan kebutuhan perumahan bagi penduduk dalam jumlah besar. Sasarannya adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan perumahan dan permukiman bagi masyarakat  berpenghasilan  menengah ke bawah.

Kebijakan Pembangunan Rusunawa

1. Mencari lahan pembangunan Rusuna dengan Skala Besar di pinggir kota yang terjangkau sarana, prasaran dan utilitas kota;
2. Memanfaatkan lahan-lahan milik Daerah dan BUMD yang belum difungsikan;
3. Mengadakan peremajaan/peningkatan intensitas Rusuna dengan pola Mixed Use, di kawasan yang secara struktur sudah tidak layak huni dan mempunyai nilai ekonomi tinggi;
4. Mampu meningkatkan kesejahteraan, kegiatan perekonomian penghuni dan menyiapkan lapangan kerja (Mixed Use);
5. Dalam pelaksanaan pembangunannya tidak melakukan penggusuran;
6. Melibatkan peran serta masyarakat (Public Private Partnership/P3);
7. Merealisasikan kewajiban para pengembang yang mempunyai kewajiban membangun Rusuna didalam SIPPT;
8. Merangsang dan mengkondisikan pengembang/masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan Rusunawa/Rusunami dengan memberikan insentif.

Kebijakan Penghunian Rusunawa

Status penghunian Rumah Susun yang dibangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sewa yang dikelola oleh Unit  Pengelola Rumah Susun Wilayah I, II dan III di lingkungan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta.

Calon penghuni Rusunawa adalah warga provinsi DKI Jakarta yang terkena langsung pembangunan rusun, warga yang terkena pembangunan prasarana kota (warga terprogram), serta warga permukiman kumuh berat di sekitar lokasi pembangunan rusun dan warga masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah yang belum mempunyai rumah tinggal sendiri dan memenuhi persyaratan administrasi.

Ada tiga calon penghuni rusun yaitu:
1. Warga Terprogram, masyarakat yang terkena program pembangunan prasarana kota sehingga perlu subsidi biaya operasional s/d kurun waktu tertentu;
2. Masyarakat Umum, penduduk Jakarta berpenghasilan menengah ke bawah dengan harga sewa sesuai harga pasar, sehingga dapat mengurangi subsidi biaya operasional bagi target group (tidak terprogram).
3. PNS dan Buruh, dengan penghasilan sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) sehingga tidak diperlukan subsidi biaya operasional (tidak terprogram).

Persyaratan untuk Penghunian Rusunawa:
1. Warga Negara Indonesia, memiliki KTP DKI Jakarta, KK, Surat Keterangan Lurah, Surat Nikah, Surat Keterangan Penghasilan, Pas Foto 3×4 dua buah;
2. Belum memiliki rumah sendiri;
3. Membuat surat permohonan untuk mendapatkan hak sewa rusun sederhana sewa;
4. Membuat dan menandatangani surat perjanjian sewa;
5. Membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban dan melaksanakan tata tertib penghunian/penyewaan unit rusunawa.

Tata Tertib Penghunian Rusunawa:
1. Melaksanakan pembayaran kewajiban pemakaian berupa retribusi, air, dan listrik tepat pada waktunya sejak tanggal 1 s/d 20 setiap bulan di kantor Kas Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta/UPT Rusun Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Propinsi DKI Jakarta;
2. Menggunakan/memakai/memanfaatkan unit hunian dan atau kios lantai dasar rusun sewa, kios lantai dasar rusun sewa beli sesuai dengan peruntukkannya/penggunaannya;
3. Dilarang melakukan perbuatan yang membahayakan keamanan, ketertiban dan keselamatan terhadap pemakai/ penyewa/penghuni lain;
4. Dilarang mengubah bentuk dan atau menambah bangunan di luar unit dan kios lantai dasar;
5. Dilarang mengubah bentuk dan atau menambah bangunan di luar Unit dan Kios Lantai Dasar Rumah Susun Sewa, Kios Lantai Dasar Rusun Sewa Beli tanpa mendapat persetujuan dari UPT Rumah Susun Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta
6. Dilarang merubah dan atau menambah jaringan Air bersih dan Listrik yang ada di Unit dan Kios Lantai Dasar Rumah Susun Sewa, Kios Lantai Dasar Rusun Sewa Beli tanpa ada persetujuan dari Petugas UPT Rumah Susun Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta.
7. Dilarang memindahkan/mengover/mengalihkan/memberikan pemakaian/penyewaaan Unit dan Kios Lantai Dasar Rumah Susun Sewa, Kios Lantai Dasar Rumah Susun Sewa Beli kepada Pihak lain dengan alasan apapun tanpa persetujuan dari Pihak UPT Rumah Susun Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta.
8. Dilarang memelihara hewan di Unit dan Kios Lantai Dasar, lingkungan Rumah Susun Sewa, Kios Lantai Dasar dan lingkungan Rumah Susun Sewa Beli.
9. Dilarang menjual, menyimpan, menggunakan NARKOBA/yang sejenis, bermain judi dan minuman keras di Unit, Kios Lantai Dasar, lingkungan Rumah Susun Sewa, Kios Lantai Dasar dan lingkungan Rumah Susun Sewa Beli.
10. Dilarang membuang sampah sembarangan, membuat/ menimbulkan kebisingan/keributan yang dapat mengganggu kenyamanan penghuni lain di lokasi unit/hunian rusun dimaksud.
11. Dilarang melakukan perbuatan yang melanggar Norma Agama dan asusila di unit hunian, Kios Lantai Dasar Rumah Susun Sewa, Kios Lantai Dasar Rusun Sewa Beli dan lingkungannya.

Bagi penyewa yang telah habis masa sewa/kontrak wajib memperpanjang surat perjanjian atau meyerahkannya/ mengembalikan ke UPT Pengelola Rusun. Pelanggaran terhadap Tata Tertib pemakaian/penyewaan Unit, Kios Lantai Dasar Rumah Susun Sewa, Kios Lantai Dasar Rusun Sederhana Sewa Beli tersebut di atas dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.




Sebarkan Artikel Ini

Leave a Reply

© 2014 BeritaKaget.com. All rights reserved. Site Admin · Entries RSS · Comments RSS
IBN Network. All right reserved. Users